SUMBAR | Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 menjadi momentum penting bagi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk membuka secara luas kinerja penegakan hukum yang selama ini dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Pada Selasa, 09 Desember 2025, Kejati Sumbar Muhibuddin SH,MH,yang didampingi kasipenkum kejaksaan tinggi Sumbar Mhd Rasyid SH,MH,Asisten intelijen Efendri Eka Saputra SH,MH, menyampaikan laporan lengkap tentang capaian pemberantasan korupsi sepanjang tahun berjalan sebagai bentuk transparansi sekaligus pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Dalam pemaparan resmi tersebut, Kejati Sumbar menegaskan bahwa perang melawan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pencegahan, audit, serta kolaborasi lintas lembaga. Hakordia 2025 menjadi panggung penting untuk menunjukkan bagaimana institusi kejaksaan bekerja dalam diam, namun memberikan dampak nyata bagi keuangan negara.
52 Perkara Penyidikan Pidsus Ditangani,Penuntutan 49 Perkara
Sepanjang tahun 2025, Kejati Sumbar menangani perkara tindak pidana korupsi pada berbagai tahapan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan. Angka ini memperlihatkan tidak hanya tingginya dinamika kasus, namun juga respons cepat aparat hukum terhadap laporan masyarakat dan temuan di lapangan.
Kejati menegaskan bahwa keberhasilan penanganan perkara merupakan buah dari kerja kolektif seluruh jajaran kejaksaan serta dukungan masyarakat yang semakin aktif memberikan laporan penyimpangan.
Penyelamatan Uang Negara Capai Rp3 miliar lebih
Kinerja Kejati Sumbar sepanjang 2025 tidak hanya fokus pada proses hukum, namun juga memastikan pengembalian kerugian negara. Sepanjang tahun ini, total uang negara yang berhasil diselamatkan mencapai:
Angka fantastis ini menjadi bukti nyata bahwa praktik korupsi di daerah memiliki dampak besar terhadap keuangan publik. Kejati menegaskan bahwa penyelamatan keuangan negara merupakan prioritas utama selain proses penegakan hukum itu sendiri.
Dua Perkara Raksasa Jadi Sorotan Publik
Dalam laporan Hakordia 2025, Kejati Sumbar juga menyoroti dua perkara besar dengan nilai proyek signifikan dan menjadi perhatian masyarakat:
1. Proyek Dermaga Bajau, Kepulauan Mentawai – Rp17 Miliar
Proyek pembangunan dermaga ini mengalami kegagalan konstruksi hingga roboh sebelum digunakan. Indikasi penyimpangan ditemukan sejak tahap pelaksanaan proyek. Kini perkara tersebut memasuki proses pendalaman untuk memastikan potensi kerugian negara.
2. Proyek Rehabilitasi Jembatan Kayu Gadang–Sikabu – Rp25 Miliar
Proyek jembatan ini diduga tidak sesuai dengan standar teknis dan berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Temuan lapangan mengindikasikan adanya penyimpangan pada pelaksanaan pekerjaan.
Kedua perkara saat ini sedang dalam audit investigatif oleh BPKP, yang akan menentukan langkah hukum selanjutnya.
Integritas, Transparansi, dan Dukungan Publik Jadi Kunci
Dalam paparannya, Kepala Kejati Sumbar menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak mungkin tercapai tanpa dukungan masyarakat. Keberanian publik untuk melapor menjadi fondasi dalam mengungkap penyimpangan anggaran yang merugikan negara.
Momen Hakordia juga dimaknai sebagai pengingat bahwa pemberantasan korupsi adalah tugas bersama—penegak hukum, lembaga pengawas, media, dan masyarakat.
Seruan kepada Publik: Ayo Awasi Setiap Rupiah Anggaran Negara
Kejati Sumbar mengajak masyarakat untuk terus mengawasi penggunaan anggaran negara, terutama proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik. Transparansi yang disampaikan pada Hakordia 2025 menjadi bentuk ajakan agar masyarakat tidak ragu memberi laporan terkait penyimpangan.
Komitmen Kejati Sumbar ke Depan
Menutup laporan tahunan di momentum Hakordia 2025, Kejati Sumbar menegaskan komitmennya:
Tetap di garis depan pemberantasan korupsi
Menjunjung profesionalitas dan transparansi
Mengutamakan pemulihan kerugian negara
Mendorong tata kelola pemerinta